PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

unmetered
unlimited
PERJANJIAN EKSTRADISI
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
 PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM FIQIH SIYASAH
Oleh Team www.web.unmetered.co.id

A.   Pengertian Perjanjian Ekstradisi Dan Dasar Hukum Perjanjian Ekstradisi

Dalam Fiqih Siyasah dikenal adanya hubungan internasional yang memerlukan adanya sebuah perjanjian antar negara dan antar bangsa dalam menjalani hubungan antar bangsa dan antar negara. Apalagi dalam hal penegakan hukum di dalamnya.
Berdasarkan kenyataan bahwa semua orang tidaklah mau menerima, apalagi mentaati hukum Islam itu sebagai hukum Internasional. Dalam menjalani hubungan internasional dan untuk mentaati hukum internasional diperlukan adanya sebuah perjanjian antar negara.
Perjanjian (treaty) dalam hukum internasional ialah persetujuan antara dua negara atau lebih guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan-hubungan internasional dan meletakkan dasar yang harus dipatuhi. 1
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum internasional yang berlaku sekarang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku antara negara dan dari perjanjian-perjanjian yang mengikat negara-negara itu. Adapun hukum Islam internasional, mengambil kekuatannya dari dasar (prinsip-prinsip) kemanusiaan umum yang telah kita bentangkan di atas itu, termasuk di dalamnya memenuhi   janji. 2
Pada mulanya perkataan ‘perjanjian’ (mu’ahadah)itu dipakai bagi persetujuan-persetujuan internasional yang penting-penting dan yang berbentuk politik, seperti perjanjian-perjanjian damai atau persekutuan. Adapun perjanjian-perjanjian yang tidak bercorak politik disebut ‘persetujuan’, ittifaqiyah (convention) atau persepakatan ittifaq (record). 3
Dipandang dari sudut masa, perjanjian-perjanjian internasional itu ada yang bersifat sementara dan ada pula yang abadi. Sedang dipandang dari sudut kesahannya, ia itu boleh jadi sah dan boleh pula tidak sah. Adapun melihat persoalannya, ia itu terkadang perjanjian politik atau sosial. Sebenarnya perjanjian itu bermacam-macam dan ditentukan oleh sifat perjanjian itu sendiri. 4
Hukum internasional tidak melarang mengadakan perjanjian itu secara lisan saja. Tetapi telah menjadi tradisi bahwa setiap perjanjian dibuat dengan tertulis, sehingga mungkin menyampaikan pada kekuasaan-kekuasaan yang bersangkutan untuk disahkan. Terkadang penulisan itu dibuat dalam beberapa naskah dan terkadang pula didaftarkan dalam daftar internasional, seperti pada sekretariat Liga Bangsa-bangsa dahulu dan sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa sekarang. 5
Dilihat dari berbagai pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh antar bangsa dan antar negara dalam hal politik atau hukum dalam keadaan damai. Yang ditujukan untuk keadaan yang lebih baik.
Sementara itu Ekstradisi adalah mempunyai kata lain yaitu penyerahan penjahat. Setiap negara Islam dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi Islam di dalam menjalankan syari’at Islam. Karena itu apabila seorang Indonesia, melakukan tindak pidana di Indonesia, maka dia dapat diperkarakan di Mesir.6
Ada pendapat yang mengatakan tentang ektradisi tidak secara jelas tapi menyatakan bahwa setiap negara yang termasuk Darus Salam dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan hukum Islam. 7
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Ekstradisi menurut Fiqih Siyasah adalah perjanjian antara dua negara di bidang hukum dalam hal penyerahan penjahat antara negara Darus Salam.
Mengenai dasar hukum dari perjanjian ekstradisi dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara pasti mengenai aturan yang jelas dari Al-Qur’an. Dalam buku dari T. M. Hasby Ash-Shiddieqy atau buku yang lain hanya menyebutkan satu ayat yang mungkin dianggap mirip, yaitu sebuah ayat, Allah SWT berfirman:8
يايها الّذين امنوا اذا جاءكم المؤمنت مهجرت فامتحنوهنّ الله اعلم بايمانهنّ فان علمتوهنّ مؤمنت فلا ترجعوهنّ الى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولاهم يحلّون لهنّ واتوهم مّا انفقوا ولاجناح عليكم ان تنكحوهنّ اذا اتيتموهنّ اجورهنّ ولاتمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ماانفقوا وليسئلوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
B.     Konsep Fiqih Siyasah tentang Perjanjian Ekstradisi
Perbincangan mengenai apakah Fiqih Siyasah mempunyai konsep tentang perjanjian Ekstradisi atau tidak, tampaknya menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Para ilmuwan dan aktivis dalam dekade terakhir ini termasuk ilmuwan Indonesia terutama sekali intelektual kampus sering membicarakannya. Bermacam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang perjanjian Ekstradisi dalam Fiqih Siyasah.
Mengingat teori Islam, dunia ini dibagi dua, yaitu : Darul Islam dan Darul Harbi. Maka boleh jadi sebagian orang menyangka, bahwa hal ini mengharuskan supaya semua negara-negara Islam itu, diperintah suatu pemerintah saja. Ini adalah suatu persangkaan yang tidak bersendi kenyataan. Teori-teori Islam tidak dibuat atas dasar supaya negara-negara Islam diperintah oleh suatu pemerintah saja. Hanya dibuat atas dasar yang dikehendaki oleh Islam. Islam menghendaki supaya segenap umat Islam di seluruh dunia merupakan satu tangan menghadap ke arah yang satu, dibimbing oleh satu politik.
Untuk mewujudkan maksud ini memang mudah sekali apabila semua negara Islam dikuasai oleh pemerintah yang satu. Akan tetapi bukan jalan ini jalan satu-satunya untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Dapat juga dilaksanakan dengan adanya beberapa negara di Darul Islam, selama negara-negara itu menuju ke satu jurusan, berjalan di satu politik.
Dan Islam tidak berlawanan dengan tata aturan yang berlaku di Amerika Serikat, tidak pula berlawanan dengan tata aturan Inggris, dan juga tidak berlawanan dengan adanya suatu Djami’ah Islamiyah yang terdiri dari segenap pemerintahan Islam yang berusaha mengawasi pemerintahan itu. Dan berusaha menyatukan maksud-maksudnya dan tujuan-tujuannya serta menghilangkan sengketaan-sengketaan yang terjadi di dalam negeri masing-masing.
Bahkan tidak berlawanan dengan satu tata aturan lain selama tata aturan itu dapat mewujudkan tujuan Islam. Tujuan Islam adalah supaya segenap para muslimin merupakan satu tangan terhadap orang yang selain mereka dan supaya tujuan mereka satu dan politik mereka satu pula.
Berkaitan dengan perjanjian ekstradisi, maka dengan adanya negara-negara yang termasuk dalam Darul Islam. Menurut teori Fiqih Siyasah setiap negara yang termasuk Darus Salam dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan hukum Islam.
Dalam teori Fiqih Siyasah tidak ada halangan antar negara-negara Darus Salam untuk menyerahkan penjahat yang melakukan satu tindak kejahatan, baik penjahat yang diserahkan itu seorang muslim atau seorang zimmi atau seorang musta’min yang melakukan suatu tindak kejahatan di salah satu daerah negara-negara Darus Salam itu, asalkan negara yang bersangkutan belum menjatuhkan hukuman terhadap tindak kejahatan itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai perundang-undangan. 9
Bahwasannya menghadapkan si penjahat ke hadapan hakim terhadap jarimahnya di tempat terjadinya jarimah adalah lebih utama dari menyeretnya ke hadapan hakim terhadap jarimahnya di tempat yang bukan tempat terjadinya jarimah; dan lebih dapat terjamin terwujudnya keadilan. Karena pengadilan tempat dimana terjadinya jarimah, mudah mencari keterangan dan membahasnya lantaran adanya saksi-saksi dan mungkin menyaksikan bekas jarimah, serta mempelajari situasi-situasinya, sebagaimana menghukum seorang penjahat terhadap jarimahnya ditempat terjadinya jarimah memberikan nilai yang sempurna bagi hukuman itu. 10
Akan tetapi dapat juga kita mengatakan bahwa menyerahkan penjahat yang menjadi warga dari suatu negara kepada negara lain waktu menghukumnya terhadap satu jarimah yang dikerjakan di daerah daulat yang lain itu, menyebabkan si penjahat tidak dapat membela dirinya diantara orang-orang yang tidak dikenal, dan tidak ada pula hubungan kebangsaan ataupun bahasa dan mungkin penyerahan itu menimbulkan kemudlaratan baginya. 11
Apabila sudah dijatuhi hukuman terhadap si pelaku kejahatan, negara yang telah menjatuhi hukuman tersebut tidak boleh lagi menyerahkannya ke negara lain, sebab menurut kaedah hukum Islam suatu tindak kejahatan tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali. Namun apabila hukuman yang telah dijatuhkan atau atas pemeriksaan perkara yang dilakukan itu menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka tidak boleh menolak bagi suatu negara yang diminta atau diserahi penjahat itu untuk memeriksa sekali lagi atau menjatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. 12
Keputusan hukuman yang telah dijatuhkan atas si penjahat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dipandang tidak ada atau tidak sah. Demikian halnya atas pemeriksaansuatu perkara oleh satu mahkamah Islam yang tidak berdasarkan kepada nash-nash yang diakui oleh hukum Islam, maka hasil keputusannya dipandang tidak sah juga. Hal ini dengan sendirinya berkisar hanya mengenai tindak kejahatan hudud dan qisas yang sudah ditetapkan hukumnya secara rinci dalam nash-nash qat’u addalalah. 13
Setelah kita kupas bagaimana konsep Fiqih Siyasah dalam perjanjian Ekstradisi ketika berhubungan dengan negara-negara yang termasuk dalam Darul Islam. Lalu bagaimanakah konsep Fiqih Siyasah ketika berhubungan dengan negara-negara Darul Kuffar atau Darul Harbi ? 
Syari’at Islam tidak membolehkan bagi suatu pemerintah Islam menyerahkan rakyatnya yang muslim atau yang dzimmi untuk diperiksa perkaranya di Darul Harbi tentang jarimah-jarimah yang dilakukan di negara itu. Dan tidak boleh negara Islam menyerahkan rakyat-rakyat suatu negara Islam yang lain kepada negara yang bukan Islam; karena mereka ini, dari segi syara’, dihukum rakyatnya juga. 14
Dan syari’at Islam, tidak membolehkan bagi pemerintah Islam menyerahkan muslim yang menjadi warga negara bagi negara musuh (yang sedang bermusuhan dengan negara Islam) apabila si muslim itu berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam, walaupun dimintakan oleh negara yang dia bermukim di daerahnya, selama belum ada persetujuan (perjanjian yang dibuat terlebih dahulu untuk menyerahkan warga negaranya). Jika telah ada perjanjian, wajiblah perjanjian itu dipenuhi, terkecuali syarat-syarat yang batal daripadanya.
 Dan dipandang persetujuan itu batal, apabila yang dimaksudkan menyerahkan orang-orang Islam yang pergi ke Darul Islam sebelum adanya perjanjian itu. Dan dipandang pula batal segala syarat yang mengharuskan kita menyerahkan wanita Islam yang berlindung ke Darul Islam, baik dia berlindung itu sebelum terjadi persetujuan, ataupun sesudahnya. Wanita Islam, tidak boleh diserahkannya dalam keadaan bagaimanapun, kepada negara yang bukan Islam, walaupun wanita itu dari rakyatnya, dan walaupun ada suami, anak dan keluarga yang memintanya kembali ke Darul Harbi itu. 15
Allah berfirman dalam Al-Qur’an :16
يايها الّذين امنوا اذا جاءكم المؤمنت مهجرت فامتحنوهنّ الله اعلم بايمانهنّ فان علمتوهنّ مؤمنت فلا ترجعوهنّ الى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولاهم يحلّون لهنّ واتوهم مّا انفقوا ولاجناح عليكم ان تنكحوهنّ اذا اتيتموهنّ اجورهنّ ولاتمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ماانفقوا وليسئلوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
Mengenai penyerahan laki-laki muslim kepada pihak negeri musuh sebagai salah satu syarat isi perjanjian, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa syarat itu wajib dipenuhi setelah terjadi perjanjian. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa menyerahkan laki-laki muslim sebagai salah satu syarat isi perjanjian tidak diterima dan perjanjian batal, sebab dalam keadaan apapun, kita tidak dibolehkan memberikan kekuasaan kepada pihak non-muslim untuk menyelesaikan urusan orang Islam. 17
Mengenai hal ini Ulama Syafi’iyah membedakan antara menyerahkan laki-laki muslim yang punya keluarga di Darul Kuffar dengan laki-laki muslim yang tidak ada keluarga di Darul Kuffar. Bagi yang pertama kita boleh menyerahkan mereka kepada pihak penguasa musuh dengan harapan dia dapat dilindungi oleh keluarganya. Akan tetapi bagi yang kedua tidak boleh. Dasar tidak membolehkannya penyerahan itu adalah dikhawatirkan akan terjadinya penekanan-penekanan dari pihak penguasa musuh atas diri orang yang diserahkan itu. 18
Penguasa negeri Darus Salam tidak boleh menyerahkan musta’min untuk keperluan penyelesaian suatu tindak kejahatan yang dilakukan dari salah satu negeri Darul Kuffar. Sebab hal ini berlawanan dengan prinsip jaminan keamanan yang telah diberikan antara penguasa negeri Darus Salam dengan penguasa negara lain (Darul Kuffar), kecuali yang meminta itu telah ada persetujuan yang menghendaki penyerahan itu.19 
Dari konsep Fiqih Siyasah yang sudah dibahas sebelumnya mengenai perjanjian ekstradisi. Sesuai dengan prinsip atau asas dasar yang dikemukakan, yang ada hubungannya dengan hubungan internasional. Yaitu Tauhid, konsep dasar dan ideologi Islam berasal dari konsep Tauhid. Tauhid adalah visualisasi hidup manusia, dimana ini menyangkut hubungan langsung antara Sang Pencipta dan ciptaan-Nya, dimana hidup seperti test dari keungulan dan nilai. Asas lainnya adalah Keadilan (Adl), kejujuran dan keadilan diperintahkan dalam semua persetujuan, walaupun dengan musuh sekalipun. Sejak konsep keadilan menjadi asas dasar di dalam Islam, Islam memberikan tanggung jawab dan komitmen untuk kejujuran dan keadilan di dalam semua hubungan luar.20
 Selanjutnya adalah Perdamaian, Saling Bantu dan Kerjasama, dimana ini adalah syarat minimum untuk Muslim di dalam hubungan internasional. Asas selanjutnya adalah Jihad (self-exertion), untuk manusia sebagai penjaga atau wakil Allah SWT di bumi, dengan sukarela menggunakan usaha sepenuhnya untuk membawa perilaku mereka yang dipandu Al-Qur’an dan Sunnah untuk umat manusia. Asas yang terakhir adalah Menghormati dan memenuhi Komitmen, asas ini adalah perluasan dai asas Tauhid, rasa tanggung jawab manusia dan keutuhan dan persamaan manusia membutuhkan pendirian kewajiban moral Muslim, baik individu maupun semuanya untuk memenuhi baik komitmen perorangan, nasioal, dan internasional.21 
C.    Praktek Perjanjian Ekstradisi Dalam Fiqih Siyasah
Yang akan dibahas dalam sub bab ini adalah peranan perjanjian ekstradisi dalam Fiqih Siyasah. Dalam Fiqih Siyasah, perjanjian ekstradisi termasuk dalam kajian Fiqih Dualy ‘Am atau Siasah Kharijiyah As Syar ‘iyyah yang titik berat pembicaraannya ialah sekitar hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Hubungan ini melahirkan dua aturan hukum yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum publik internasional mengatur hubungan antara negara-negara Darus Salam dengan negara lain yakni Darul Kuffar atau antara Negara Darus Salam dengan warga negara dari negara lain, yang bukan termasuk dalam lapangan hukum perdata Internasional.22
Berarti peranan Fiqih Siyasah dalam hal ini adalah mengatur bagaimana hubungan antar negara. Hubungan dalam hal ini berarti hubungan internasional, disini maksudnya adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Hubungan antar negara bagaimanapun tidak dapat dihindari dalam kehidupan pergaulan dunia. Bermacam kebutuhan antara satu negara dengan negara lainnya yang mengakibatkan mereka harus selalu berhubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Mulai dari kebutuhan primer manusia sendiri sebagai rakyat di suatu negara seperti sandang dan pangan sampai pada masalah sosial lainnya seperti hubungan kebudayaan dan politik termasuk masalah keagamaan. Seperti terlihat dalam kenyataan kehidupan negara-negara yang ada di belahan bumi, antara satu negara dengan negara lainnya selalu saling membutuhkan bantuan termasuk dalam mendapat jaminan keamanan warga negaranya ketika beraktivitas di negara tetangganya, baik dalam kegiatan sosial budaya, ekonomi maupun politik. Karena itu untuk mengatur agar teraturnya hubungan ini diperlukan hukum internasional.
Hukum internasional adalah hukum yang membicarakan masalah tata hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antar negara, dalam rangka itu pula ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan diantaranya.23
Hubungan internasional dibagi menjadi dua kelompok yaitu :
  1. Hubungan antar bangsa dan negara dalam Dar al-Salam, dan
  2. Hubungan antar bangsa dan negara dalam Dar al-Kuffar.
Yang dimaksud dengan Dar al-Salam adalah negara yang di dalamnya berlaku hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan atau negara yang berpenduduk beragama Islam dan dapat menegakkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan atau hukum positif. Negara-negara yang semua atau mayoritas penduduknya terdiri dari umat Islam digolongkan kepada Dar al-Salam, walaupun pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, akan tetapi orang-orang Islam penduduk negeri dapat dengan leluasa menegakkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan. Sementara yang dimaksud dengan Dar al-Kuffar adalah negara yang tidak berada di bawah kekuasaan umat Islam, atau negara yang tidak dapat atau tidak tampak berlakunya ketentuan-ketentuan hukum Islam, baik terhadap penduduknya yang beragama Islam maupun penduduk beragama lain. Selama orang-orang Islam dimana mereka bermukim secara tetap dan tidak mampu melahirkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan negara, negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara Dar al-Kuffar. 24
 Disanalah letak peranan Fiqih Siyasah dalam membentuk suatu perjanjian ekstradisi, dimana lebih berperan dalam mengatur hubungan internasional. Dan diterapkan ketika timbulnya kejahatan antar negara, baik Dar al-Salam maupun Dar al-Kuffar.
Apakah hukum Islam itu dapat diterapkan atas semua penduduk negeri yang berada di lingkungan yurisdiksi hukum Darus Salam atau hanya atas orang Islam, atau hanya atas sebagian saja dari mereka dan tidak atas yang lain. Dan apabila hanya dapat diterapkan atas perbuatan tindak pidana (jarimah) yang terjadi dalam yurisdiksi hukum Darus Salam, apakah hukum Islam itu dapat diterapkan atas semua penduduk negeri Darus Salam ia melakukan perbuatan tindak pidana dalam lingkungan yurisdiksi hukum Darul Kuffar.
Pada asasnya hukum Islam berlaku bagi segenap penduduk negeri yang berada dalam lingkungan yurisdiksi hukum Darus Salam meskipun bentuk dan corak pemerintahannya berlainan.
Prinsip hukum Islam berlaku atas semua penduduk tanpa melihat kepada adanya perbedaan-perbedaan agama, bahasa dan kebangsaan, maka dari itu yang bermukim dalam yurisdiksi hukum Darus Salam berkewajiban untuk melaksanakan hukum Islam, atas segala perbuatan pidana (jarimah), baik yang dilakukan di Darus Salam, atau di Darul Kuffar atas siapa saja yang melakukannya dan dimana saja.
BAB IV
ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP
PERJANJIAN EKSTRADISI
Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian Ekstradisi menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Salah satu kewajiban dalam agama yang terbesar adalah urusan memimpin orang banyak, karena agama tidak akan bisa tegak tanpa adanya pemimpin itu. Karena kemaslahatan manusia tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, setiap orang membutuhkan orang lain, sedangkan dalam sebuah masyarakat haruslah ada seorang pemimpin.
Dengan semakin majunya peradaban, maka negara-negara modern mulai memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana dan yudikatif sebagai kekuasaan peradilan. Indonesia menganut tiga pemisahan kekuasaan ini, meskipun pembagian ini tidak sama dengan pembagian kekuasaan menurut ajaran trias politika. Karena Undang-undang Dasar 1945 memiliki system pembagian kekuasaan sendiri.[1] 
Sebagai negara hukum, Indonesia menganut asas peradilan bebas yang dijamin Undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan jaminan khusus bagi kebebasan kekuasaan kehakiman, terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.
Dari sistem kekuasaan tersebut maka lahirlah undang-undang. Dan undang-undang merupakan sebuah produk yang dibuat selalu berdasarkan keputusan politik, walaupun undang-undang tersebut masuk dalam wilayah hukum, tetapi tetap selalu ada kaitan dan mata rantai terhadap hal itu, dalam bahasa yang dipakai adalah politik hukum.
Asumsi dasar yang digunakan dalam hal ini adalah bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi lainnya bahwa setiap produk hukum dapat dilihat berdasarkan kenyataan setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi.[2]
Perjanjian Ekstradisi inipun merupakan salah satu produk politik yang digunakan sebagai kerangka acuan dasar bagi proses pelaksanaan peradilan di Indonesia. Sejarah singkatnya bahwa perjanjian ini timbul ke permukaan merupakan sebagai penguat dan petunjuk bagi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan untuk dapat menuntaskan pelanggaran-pelanggaran atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya.
Hanya saja realitas yang terjadi di lapangan adalah adanya hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam melakukan investigasi terhadap setiap pelanggaran. Apalagi pelanggaran itu dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan dan oknum-oknum lainnya yang masih mempunyai pengaruh cukup besar terhadap setiap kebijakan politiknya dalam pengambilan keputusan suatu hukum.
Hukum dalam arti umum hanya diperlukan bila ada kepentingan hukum manusia. Kepentingan di luar manusia seakan tidak diurus oleh hukum. Oleh sebab itu, tidak salah bila dipahami hukum itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Atau, dengan kata lain hukum baru ada bila ada lebih dari seorang.
Telah tegas disebut, bahwa berdasarkan Tap MPRS/XX/1966, ditetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia, melainkan yang menentukan, ialah Allah Yang Maha Kuasa.[3]
Bagi umat Islam, kenyataan demikian tidak berdiri sendiri, tetapi ada yang menetunkan, Allah SWT. Wajib dibaca dan diambil hikmahnya. Berdasarkan keadaan itulah, menurut Islam, yang menjadi bangsa Indonesia itu tidak akan ingkar janji.
Berbicara tentang hukum, dalam hal ini dari pemahaman ajaran Islam, hukum itu difahami sebagai syari’at, perintah yang diturunkan oleh Allah SWT berupa wahyu yang diturunkan melalui para Rasulnya dan Rasul yang terakhir Muhammad saw. Kecuali hukum syari’at berupa wahyu, diterima pula segabai hukum/syari’at dari sikap dan tindak laku, disebut sunnah Nabi. Jadi, ada dua sumber hukum. Yang pertama, mutlak kebenarannya. Yang kedua, perlu penelitian riwayatnya. Keduanya diakui sebagai sumber hukum. Hukum Allah terkandung pada Kitab Suci Al-Qur’an, mengatur bagaimana makhluk-Nya diberi amanah sebagai khalifah bertindak dan berlaku mengelola alam semesta, sebagai wakilnya. Sejauh manakah si manusia sadar dan tahu, bahwa ia wakil Allah, tidak difahami sama dalam kehidupan antar manusia. Walau berasal sama, Adam dan Hawa, tetapi dalam perjalanan sejarah manusia beraneka ragam.[4]
Kata hukum berasal dari bahasa Arab, Ahkam. Tetapi hukum yang aslinya berasal dari yang Arab itu, sebenarnya berbeda dengan hukum yang sudah membumi di negara ini. Hukum Islam tidaklah sesempit makna dan arti hukum yang dipergunakan sehari-hari.[5]
Menjadi pertanyaan, telah adakah hukum Islam dalam kehidupan hukum di negara ini? Pertanyaan itu layak dipikirkan. Tidak perlu malu bila jawabannya mengambang dan belum ada ketegasan. Dengan pengamatan demikian, sebagai umat kita terpanggil untuk bersama melakukan perjanjian sejauh mana ilmu-ilmu Islam itu, termasuk hukum Islam dapat mengahadapi dan menjawab berbagai tantangan hidup masa kini.
Hukum Islam bersifat Ijabi dan Salbi, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan makruf (baik) serta melarang perbuatan munkar dan segala macam kemudaratan. Berbeda hukum wad’i, aspek ijabi dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pensyari’atan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan aspek salbi, yang bertujuan menghindari kemudaratan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Perlu pula dikemukakan bahwa kemaslahatan individu bukan sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[6]
Berkaitan dengan perjanjian ekstradisi, persoalan Fiqih Siyasah yang juga termasuk dalam bagian hukum Islam. Banyak persoalan yang dari Fiqih Siyasah yang tidak terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah tersebut.
Dalam pembuatan perjanjian ekstradisi harus diperhatikan adanya prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam pembuatannya, yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, diantaranya:
Asas kejahatan rangkap (double criminality), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. (Pasal 4).
Asas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 5).
Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri (Pasal 7).
Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).
Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 9).
Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, telah dijatuhi putusan Pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem) (Pasal 10). 
Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 15).7
Asas yang lain yang telah diakui oleh hukum internasional yaitu asas spesialitas (rule of speciality) atau asas kekhususan. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang diekstradisikan itu tidak boleh diadili dan dipidana melainkan atas kejahatan-kejahatan yang semata-mata dimintakan ekstradisinya.8
Non bis in idem, yaitu bahwa seseorang tidak boleh diadili untuk kedua kalinya atas kejahatan yang sama.9 Juga diakui oleh hukum internasional dan asas ini biasanya dimasukkan dalam undang-undang nasional dan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Sehingga banyak menimbulkan akibat terhadap pelaku kejahatan tersebut.
Bahwa undang-undang dari segi ide dan maknanya, adalah nyata bahwa masyarakat tak boleh lari dari undang-undang. Dan hajat manusia di dunia ini membutuhkan padanya. Maka dengan undang-undang dapat mengatur masyarakat, mencegah kezaliman-kezaliman dan menjamin hak-hak asasi manusia, membagi-bagi keadilan dan menuntun bangsa.
Dalam pembuatan perjanjian ekstradisi setelah melihat asasnya baru bisa diterapkan ke dalam masyaakatnya. Sedangkan dalam Fiqih siyasah sendiri ada prinsip atau asas-asas yang sesuai dengan hal tersebut di atas. Diantaranya: Dari konsep Fiqih Siyasah yang sudah dibahas sebelumnya mengenai perjanjian ekstradisi. Sesuai dengan prinsip atau asas dasar yang dikemukakan, yang ada hubungannya dengan hubungan internasional. Yaitu Tauhid, konsep dasar dan ideologi Islam berasal dari konsep Tauhid. Tauhid adalah visualisasi hidup manusia, dimana ini menyangkut hubungan langsung antara Sang Pencipta dan ciptaan-Nya, dimana hidup seperti test dari keungulan dan nilai. Asas lainnya adalah Keadilan (Adl), kejujuran dan keadilan diperintahkan dalam semua persetujuan, walaupun dengan musuh sekalipun. Sejak konsep keadilan menjadi asas dasar di dalam Islam, Islam memberikan tanggung jawab dan komitmen untuk kejujuran dan keadilan di dalam semua hubungan luar.10
 Selanjutnya adalah Perdamaian, Saling Bantu dan Kerjasama, dimana ini adalah syarat minimum untuk Muslim di dalam hubungan internasional. Asas selanjutnya adalah Jihad (self-exertion), untuk manusia sebagai penjaga atau wakil Allah SWT di bumi, dengan sukarela menggunakan usaha sepenuhnya untuk membawa perilaku mereka yang dipandu Al-Qur’an dan Sunnah untuk umat manusia. Asas yang terakhir adalah Menghormati dan memenuhi Komitmen, asas ini adalah perluasan dai asas Tauhid, rasa tanggung jawab manusia dan keutuhan dan persamaan manusia membutuhkan pendirian kewajiban moral Muslim, baik individu maupun semuanya untuk memenuhi baik komitmen perorangan, nasioal, dan internasional.11
  Sesuai dengan corak siyasah yang dikenal dengan istilah Siyasah Syari’ah atau Fiqih Siyasah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama) yaitu Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.12
Jadi dalam bermasyarakat dan bdernegara tetap memperhatikan etika, agama, dan moral, sebab hal itu sangat diperlukan untuk dapat menuntun kemana arah dalam kehidupan bernegara.
Dalam hubungan itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi Siyasaah  Syar’iyah (atau Fiqih Siyasah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at dan prinsip-prinsip syari’at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.13
Dari pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan bersifat mengikat.
Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syari’at. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah SWT untuk dipatuhi. Sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat para mujtahid. Karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an :14
يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرّسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيئ فردّوه الى الله والرّسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وّاحسن تأويلا.
Yang jadi persoalan adalah bagaimanakah pembuat undang-undang (pemerintah) memperhatikan sebagian dari masyarakat atau warga negaranya untuk dijadikan bahan pertimbangan. Walaupun dalam hal ini negara mempunyai kewenangan tertentu dalam hal perundang-undangan.
Dalam suatu masyarakat domestik yang tertata dengan baik, terdapat suatu sistem perundang-undangan, yang kompleks dengan organ-organ tertentu untuk membuat, mengatur, dan memaksakan hukum. Negara memiliki kewenangan memaksa individu-individu menyesuaikan tingkah laku mereka terhadap hukum. Hukum dibuat atas nama mereka; mereka dapat diajukan ke pengadilan meskipun itu tidak mereka kehendaki; dan peraturan perundangan, suka atau tidak, dipaksakan pada mereka.15
Berarti dalam penerapan hukum ada suatu sanksi di dalamnya untuk dapat diterapkan. Setiap bentuk hukum memiliki berbagai sanksi normative, utilitarian (sanksi untuk menjamin manfaat bersama) dan koersif(paksaan). Negara tuduk pada aturan hukum, lebih didasarkan pada maksud-maksud normative dan utilitarian.16
Dalam kaitannya dengan perjanjian ekstradisi, yang merupakan produk hukum dari pemerintah Indonesia, Fiqih Siyasah sebagai bagian dari Hukum Islam memiliki daya kemampuan mumpuni melayani kepentingan dunia Internasional.
Hukum Islam disamping mengatur soal-soal agama, mengatur juga persoalan-persoalan dunia. Artinya disamping sebagai dasar-dasar peribadatan, berfungsi pula sebagai dasar-dasar hukum dan akhlak yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Dan memperhatikan prinsip-prinsip umumnya, sehingga sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian itu.
Melihat prinsip-prinsip yang ada dapat diartikan bahwa dapat dilihat antara perjanjian ekstradisi yang umum dengan Fiqih Siyasah banyak terdapat kesamaan, akan dianalisa lebih jauh.
Dalam Prinsip-prinsip umum yang ada, pada intinya banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum yang dimiliki oleh Fiqih Siyasah, seperti halnya pada asas keadilan yang dimiliki pada Fiqih Siyasah ada kesesuaian dengan asas Non bis in idem, yaitu bahwa seseorang tidak boleh diadili untuk kedua kalinya atas kejahatan yang sama.
Dengan melihat asas-asas yang ada, dapat dikatakan bahwa antara prinsip-prinsip yang ada antara Fiqih Siyasah dengan prinsip-prinsip umum sebenarnya sesuai dan mengandung hal yang sama apa yang dimaksudkan dalam pembuatan perjanjian ekstradisi.
Secara substansial prinsip tersebut mengandung hal yang sama yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia dalam melakukan hubungan internasional apalgi dalam melakukan perjanjian ekstradisi.
Hukum Islam melangkah lebih jauh. Ia menyerukan agar seluruh umat manusia yang berlainan asal kebangsaan, warna kulit, dan agamanya, menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh, sehingga humanisme benar benar terwujud dalam alam kehidupan.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an :17
يايّها النّاس انّا خلقنكم مّن ذكر وّانثى وجعلنكم شعوبا وّقبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عند الله اتقكم انّ الله عليم خبير
Persoalan Fiqih Siyasah dalam perjanjian ekstradisi adalah ketika menyerahkan penjahat dari negara Darus Salam ke negara yang bukan Darus Salam (Darul Kuffar). Ini adalah salah satu prinsip yang lain yang sebenarnya ada alam Fiqih Siyasah.
Hukum Islam tidak membenarkan bagi penguasa negara Darus Salam menyerahkan rakyatnya, baik muslim atau dzimmi untuk diperiksa perkaranya di Darul Kuffar mengenai tindak kejahatan yang telah dilakukan di negara itu, dan demikian juga halnya tidak diperbolehkan bagi penguasa darus salam menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara Darus Salam yang lain kepada penguasa Darul Kuffar untuk diperiksa perkaranya, hanya karena mereka ini dipandang dari segi kaedah hukum Islam wajib dihukum sebagai rakyatnya sendiri.18
Jadi dalam hal ini Hukum Islam tidak membenarkan adanya penyerahan warganegaranya yang merupakan pelaku tindak kejahatan untuk diserahkan ke negara yang bukan Negara Islam atau Negara yang tidak termasuk dalam Darus Salam atau yang lebih tepat disebut sebagai negara Darul Kuffar.
Sebenarnya hal ini sudah tidak tepat untuk dialakukan atau diterapkan dalam masa sekarang, dengan melihat kerangka modern dinamis Islam yang cenderung telah meninggalkan kerangka tradisional, yang masih menerapkan Darus Salam dan darul Kuffar. Penulis hanya memasukkan sebagai salah satu prinsip yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan teori yang diterapkan. Sebab kerangka tradisional yang masih menerapkan pemisahan itu, akan menimbulkan perpecahan antara negara yang satu dengan. 
Begitu juga masalah yang berkait dengan masalah tentang apakah pelaku tindak kejahatan tersebut, beragama Islam atau tidak. Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat dengan negara manapun, hal tersebut tidak diatur. Berbeda dengan konsep Fiqih Siyasah yang secara tegas mengatur dan menyebutkan tentang Muslim atau Dzimmi.
Dan syari’at Islam, tidak membolehkan bagi pemerintah Islam menyerahkan muslim yang menjadi warga negara bagi negara musuh (yang sedang bermusuhan dengan negara Islam) apabila si muslim itu berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam, walaupun dimintakan oleh negara yang dia bermukim di daerahnya, selama belum ada persetujuan (perjanjian yang dibuat terlebih dahulu untuk menyerahkan warga negaranya). Jika telah ada perjanjian, wajiblah perjanjian itu dipenuhi, terkecuali syarat-syarat yang batal daripadanya. Dan dipandang persetujuan itu batal, apabila yang dimaksudkan menyerahkan orang-orang Islam yang pergi ke Darul Islam sebelum adanya perjanjian itu. Dan dipandang pula batal segala syarat yang mengharuskan kita menyerahkan wanita-wanita Islam (muslim) yang berlindung ke Darul Islam, baik dia berlindung itu sebelum terjadi persetujuan ataupun sesudahnya.19 
 Jadi berkaitan dengan undang-undang tersebut, berarti harus ada perjanjian antara negara-negara yang termasuk di dalam Darus Salam dengan Darul Kuffar tetap harus ada perjanjian yang harus diatur dengan sebaik-baiknya.
Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerinah, tidak diatur tentang adanya perjanjian antara Negara Islam dengan yang bukan Islam. Ini terbukti dengan adanya perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bukan Islam atau negara yang Islam. Seperti dengan Malaysia, Filipina, dan dengan Thailand, atau bahkan negara seperti Amerika Serikat.
 Sebagai contoh adalah Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 10 Pebruari 1976, mengadakan perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Philipina, yang ditandatangani di Jakarta. Kemudian dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 29 Juni 1976, yang ditandatngani di Bangkok.20
Begitu juga dengan masalah daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi dimana di situ disebutkan tentang daftar kejahatan yang bisa diekstradisikan, tidak diatur dalam ekstradisi menurut Fiqih Siyasah, sehngga cukup menyulitkan ketika ingin melihat apa saja kejahatan menurut Fiqih Siyasah.
Berikut ini adalah daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstardisi yang diatur oleh perjanjian ekstradisi yang dilakukan dengan Philipina sebagai contoh :
1.       Pembunuhan.
2.       Pembunuhan yang direncanakan.
3.       Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4.       Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5.       Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin.21
Dan seterusnya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di lampiran.
Itulah sekelumit persoalan-persoalan yang terdapat dalam Fiqih Siayasah, dalam hubungannya dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam hal ini sebagai contoh adalah perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Republik Indonesia.
BAB V
PENUTUP
A.   Kesimpulan
 Setelah menguraikan dan menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai “Perjanjian Ekstradisi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, dapat diambil kesimpulan bahwa :
1.       Prinsip-prinsip umum dalam Perjanjian Ekstradisi pada intinya telah sesuai secara substanisal dengan apa yang terdapat dalam prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Fiqih Siyasah yaitu ingin melindungi harkat dan martabat manusia, prinsip-prinsip yang dari prinsip-prinsip umum dari Fiqih Siyasah itu diantaranya adalah :
Tauhid, konsep dasar dan ideologi Islam berasal dari konsep Tauhid. Tauhid adalah visualisasi hidup manusia, dimana ini menyangkut hubungan langsung antara Sang Pencipta dan ciptaan-Nya, dimana hidup seperti test dari keungulan dan nilai.
Keadilan (Adl), kejujuran dan keadilan diperintahkan dalam semua persetujuan, walaupun dengan musuh sekalipun.
Perdamaian, Saling Bantu dan Kerjasama, dimana ini adalah syarat minimum untuk Muslim di dalam hubungan internasional
Asas selanjutnya adalah Jihad (self-exertion), untuk manusia sebagai penjaga atau wakil Allah SWT di bumi, dengan sukarela menggunakan usaha sepenuhnya untuk membawa perilaku mereka yang dipandu Al-Qur’an dan Sunnah untuk umat manusia.
Menghormati dan memenuhi Komitmen, asas ini adalah perluasan dai asas Tauhid, rasa tanggung jawab manusia dan keutuhan dan persamaan manusia membutuhkan pendirian kewajiban moral Muslim, baik individu maupun semuanya untuk memenuhi baik komitmen perorangan, nasioal, dan internasional.
B.      Saran-saran
Setelah menguraikan, menjelaskan serta menyimpulkan tentang skripsi yang berjudul “Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Maka dapat diberi saran-saran, antara lain :
1.       Dalam melakukan perjanjian ekstradisi hendaknya memperhatikan dengan negara mana melakukan perjanjian. Apakah dengan negara-negara Islam atau negara-negara yang bukan Islam.
2.       Agar lebih diperjelas tentang pelaku kejahatan itu sendiri dalam perjanjian ekstradisi tersebut, apakah pelaku kejahatan tersebut seorang Muslim atau seorang non-Muslim.
3.       Dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang ada baik dari Fiqih Siyasah maupun dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Perjanjian Ekstradisi.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
Kumpulan Buku Fiqh/Ushul Fiqh
Amin Widodo, L, Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
Ash-Shiddieqy, T.M. Abu Zahrah, Muhammad, Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
Hasbi, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
Audah, Abdul Kadir, Al-Islam wa Audha’unul Qanuniyah, diterjemahkan oleh H. Firdaus, A.N, Islam dan Perundang-Undangan, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
Qardhawi, Yusuf, al, Min Fiqhid-Daulah fil Islam, diterjemakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Khatur Suhaidi, Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, cet. Ke-3, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 1998.
Kumpulan Buku Lain-lain
AbuSulayman, Abdulhamid A. Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought, Grove St. Herndon: International Insititute of Islamic Thought, 1993.
Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum, Jakarta: Rajawali, 1991.
Ahmad SF, Amrullah, dkk, (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Amiruddin, M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta: UII Press, 2000.
Azra, Azyumardi, dkk, Indonesiadalam Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
Budiarto, M, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
Echols, John. M dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: P.T. Gramedia, 1992.
Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 5, Jakarta: P.T. Cipta Adi Pustaka, 1989.
Fatoni, Malik, Tinjauan Hukum Islam Atas Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
Gelar Imam Radjo Mulano, Martias, Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia, cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Hadi, Sutrisnao, Metodologi Research, Yogyakarta: Penerbit andi, 2000.
Hartanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Bary, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, t.t.
Jones, Walter S, Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2, diterjemahkan oleh Budiana Kusumadiamidjojo, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, t.t.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
Kusnardi, Muhammmad dan Bintan R. Saragih, Susunan pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, cet. Ke-7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Mahfud MD, Muhammmad, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Mansur Ali Ali, Syari’at Islam dan Hukum Internasional Umum, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
Siregar, Bismar, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek, cet. Ke-2, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994.
Siregar, Bismar, Islam dan Hukum, cet. Ke-3, Jakarta: P.T. Grafikatama Jaya, 1992.
Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Paramita, 1972.
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
Pulungan, Suyuthi, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. Ke-3, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Undang-Undang No. 10 Tahun 1976 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Philipina.
LAMPIRAN 1
TERJEMAH AYAT
No
Bab
Halaman
Footnote
Terjemahan
1
III
(39),(44)
(8),(15)
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tenang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal pula bagi orang-orang kafir  itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang elah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hokum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2
3
IV
IV
(55)
(57)
(9)
(12)
Hai orang-orang ang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah  ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbansa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
 
 

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH
T. M. Hasbi Ash Shiddieqy
Lahir di Lhokseumawe, Aceh utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah dan Al-Hajj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad mas’ud. Ketika berusia 8 tahun, Hasbi mendayang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada di bekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu.
Semasa hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqih dan pedoman ibadah umum. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktober 1975.
Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke Rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji.

L. Amin Widodo

Lahir di Ambarwinangun, ambal, Kutowinangun, Kebumen Jawa Tengah 8 November 1937. Lulus SRN di Amabarwinangun pada tahun 1950, lulus PGAPN Magelang pada tahun 1955, lulus PHIN Yogyakarta pada tahun 1958, dan lulus IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1966. Beliau pernah menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pernah menjadi dosen luar biasa di Fakultas Syari’ah UII dan di Universitas Cokroaminoto, pada tahun 1967-sekarang. Fakultas Syari’ah Unissula di Semarang, pada tahun 1970-1972. Dosen Luar Biasa Pendidikan Agama Islam IKIP Karang Malang, pada tahun 1986-sekarang.
Karya tulis yang dibuat banyak yang mengenai Hukum Islam, diantaranya Karakteristik dan Azas-azas Pokok Hukum Islam (1975), Pengantar Fiqih Ibadah (1977), Kepribadian dan Ciri-ciri Khas Syari’at Islam  (1976), Azas-azas Hukum Perdata Islam (diktat) (1984), Siasah Syar’iyah dalam Masalah Pemilihan Kepala Negara (1985), dan masih banyak karya beliau lannya.

Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Unversitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh ulama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jendral M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasir.
Beliau mengakhiri di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954, bersama lima orang lainnya. Diantara hasil karyanya adalah: kitab at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami dan al-Islam wa Auda al-Islami.
      

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 10 Tahun 1976
Tentang
 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI
Antara
REPUBLIK INDONESIA dan REPUBLIK PHILIPINA
SERTA PROTOKOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Bahwa untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan terutama mengatur dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Philipina dalam masalah ekstradisi, maka perlu diadakan perjanjian mengenai ekstradisi;
Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 1976 di Jakarta telah ditandatangani perjanjian ekstradisi anatara Republik Indonesia dan Repunlik Philipina dengan disertai Protokol;
Bahwa Perjanjian serta Protokol tersebut perlu disahkan dengan undang-undang.
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. V/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPINA SERTA PROTOKOL.

Pasal 1

Mengsahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol tertanggal 10 Pebruari 1976, yang salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerinahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                           Ttd
                S  O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 juli 1976
MENTERI / SEKRETARIS NEGARA
        REPUBLIK INDONESIA
                        Ttd
           SUDHARMONO, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976
NOMOR 38
  
P e n j e l a s a n
A t a s
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 10 tahun 1976
Tentang
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI
Antara
REPUBLIK INDONESIA dan REPUBLIK PHILIPINA
SERTA PROTOKOL
UMUM
Untuk mengembangkan kerjasama yang efektif dalam penegakan hokum dan pelaksanaan peradilan dalam rangka pemberantasan kejahatan terutama dalam masalah ekstradisi, perlu diadakan kerjasama dengan negara tetangga, agar orang yang dicari atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri tidak dapat meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima.
Kerjasama yang efektif itu hanya dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan.
Adanya suatu perjanjian ekstradisi akan memperlancar pelaksanaan peradilan (administration of justice) yang baik. Hal ini perlu terutama dalam masa pembangunan nasional dewasa ini, karena kejahatan itu ada hubungannya dengan ekonomi dan keuangan, maka akibat dari kejahatan tersebut besar pengaruhnya terhadap pembangunan nasional tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia telah mengadakan Perjanjian Ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia, yang merupakan perjanjian yang pertama bagi Indonesia.
Di samping itu juga telah mengadakan pembicaraan/perundingan dengan beberapa negara, khususnya negara-negara ASEAN mengenai kemungkinan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Selain dengan Negara-negara ASEAN juga akan diadakan Perjanjian Ekstradisi dengan Negara-negara lain.
Bagi Pemerintah Republik Indonesia, Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini merupakan perjanjian ekstrasdisi yang kedua. Dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini sudah dimasukkan asas-asas umum yang telah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum Internasional mengenai ekstradisi seperti :
1.      Asas bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana baik menurut sisten hukum Indonesia maupun system hukum Philipina (Double Criminality);
2.      Kejahatan politik tidak diserahkan;
3.      Hak untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri, dan lain-lainnya.  
Di samping itu di dalam daftar tindak pidana yang dapat diekstradisikan ditetapkan pula, bahwa kejahatan penerbangan merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan.
Prosedur penangkapan, penahanan, dan penyerahan akan tuduk semata-mata pada hukum nasioonal masing-masing negara.
Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini disertai dengan Protokol yang mana ditegaskan bahwa Republik Indonesia adalah pemilik tunggal dari pulau yang dikenal Las Palmas (P. Miangas) sebagai hasil dari putusan perwasitantertanggal 4 April 1928 yang menyelesaikan sengketa antara Amerika Serkat dan Negeri Belanda.
Penegasan ini perlu untuk menghindari penafsiran yang berlainan atau bagian dari Perjanjian Ekstradisi ini yang mengenai wilayah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3087.
PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPINA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPINA:
Berhasrat untuk menaakan kerjasama yang lebih efektif antara kedua negara dalam memberantas kejahatan dan, terutama, mengatur dan meningkatkan hubungan antara mereka dalam masalah ekstradisi,
Telah mencapai persetujuan sebagai berikut :
Pasal I
KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI
Masing-masing Pihak yang mengadakan Perjanjian bersepakat untuk saling menyerahkan, dalam hal-hal dan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian ini, orang-orang yang diketemukan dalam wilayahnya yang didakwa, dituntut atau dinyatakan bersalah atau dihukum karena melakukan salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal II Perjanjian yang dilakukan dalam wilayah Pihak lainnya atau di luar wilayah tersebut menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal IV.
Pasal II
KEJAHATAN YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN
A.    Orang–orang yang diserahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini adalah mereka yang didakwa, dituntut atau dihukum karena melakukan salah satu kejahatan yang tersebut di bawah ini, dengan ketentuan bahwa kejahatan itu mneurut hukum kedua Pihak yang mengadakan perjanjian dapat dihukum dengan hukuman mati atau perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu di atas satu tahun :
1.      Pembunuhan berencana, pembunuhan bapak atau ibu sendiri, pembunuhan anak, dan pembunuhan;
2.      Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan, persetubuhan yang tidak sah dengan atau terhadap wanita di bawah umur yang ditentukan oleh hukum pidana dari masing-masing Pihak yang mengadakan Perjanjian.
3.      Penculikan, Penculikan anak.
4.      Penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat badan, penganiayaan, pembunuhan berencana yang gagal atau pembunuhan yang gagal.
5.      Penahanan secara melawan hokum atau sewenang-wenang.
6.      Perbudakan, perhambaan.
7.      Perampokan, pencurian.
8.      Penggelapan, penipuan.
9.      Pemerasan, ancaman, paksaan.
10. Penyuapan, korupsi.
11. Pemalsuan dokumen; sumpah palsu.
12. Pemalsuan barang; pemalsuan uang.
13. Penyelundupan.
14. menimbulkan kebakaran; pengruskan barang.
15. Pembajakan udara; pembajakan laut; pemberontakan di kapal.
16. Kejahatan yang bersangkutan dengan narkotika, obat-obat berbahaya atau terlarang atau bahan-bahan kimia terlarang.
17. Kejahatan yang bersangkutan dengan senjata api, bahan-bahan peledak atau bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.
B.   Penyerahan juga akan dilakukan untuk peyertaan dalam salah satu kejahatan yang disebutkan dalam Pasal ini, tidak saja sebagai pelaku utama atau peserta, melainkan juga sebagai pembantu, demikian juga  hanya dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut di atas, bila penyertaan, percobaan atau permufakatan jahat itu dapat dihukum menurut hokum kedua Pihak yang mengadakan Perjanjian dengan hukuman perampasan kemerdekaan da atas satu tahun.
C.   Peyerahan dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan Pihak yang dimintai terhadap sesuatu kejahatan lainnya, yang dapat diserahkan sesuai dengan hokum kedua Pihak yang mengadakan Perjanjian.
D.  Jika penyerahan diminta untuk suatu kejahatan yang tercantum dalam ayat A, B, atau C Pasal ini dan kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak yang mengadakan Perjanjian dengan hukuman perampasan kemerdekaan di atas satu tahun, kejahatan tersebut dapat diserahkan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak perduli apakah hukum kedua Pihak yang mengadakan Perjanjian menempatkan kejahatan itu dalam penggolongan kejahatan yang sama atau menamakannya dengan istilah yang sama, asal saja unsur-unsurnya sesuai dengan salah satu kejahatan-kejahatan atau lebih yang disebutkan dalam Pasal ini menurut hukum kedua Pihak yang megadakan Perjanjian ini.
Pasal III
TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN
Pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta untuk kejahatan yang menurut hukum Pihak yang diminta, dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayahnya atau di tempat yang diperlakukan sebagai wilayahnya.
Pasal IV
WILAYAH
Dalam perjanjian ini, yang dimaksud wilayah dari Pihak yang mengadakan perjanjian, ialah semua wilayah di bawah yurisdiksi Pihak yang mengadakan perjanjian itu, meliputi ruang angkasa, wilayah air dan landas kontinen, kendaraan-kendaraan air dan pesawat udara yang terdaftar di negara Pihak yang mengadakan Perjanjian, bila pesawat udara itu sedang dalam penerbangan atau bila kendaraan air itu berada di laut bebas waktu kejahatan dilakukan. Menurut Perjanjian ini, sebuah pesawat udara akan dianggap ada dalam penerbangan pada saat ketika semua pintunya ditutup untuk disembarkasi sampai saat ketika pintu itu dibuka untuk disembarkasi.
Bila kejahatan yang dimintakan penyerahannya itu dilakukan di luar wilayah Negara peminta, Pejabat Pelaksana dari Negara yang diminta berwenang untuk melakukan penyerahan jika menurut hukum dari Negara yang diminta, kejahatan yang dilakukan itu dalam keadaan yang sama juga diancam dengan hukuman.
Penentuan wilayah Pihak yang diminta diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
Pasal V
KEJAHATAN POLITIK
A.  Penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan penyerahan itu dianggap oleh Pihak yang diminta sebagai kejahatan politik.
B.   Jika timbul persoalan apakah suatu perkara merupakan suatu kejahatan politik, maka keputusan para pejabat dari negara yang diminta akan menentukan.
C.   Mehilangkan atau percobaan menghilangkan nyawa Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari masing-masing Pihak yang mengadakan percobaan atau anggota keluarganya tidak akan dianggap sebagai kejahatan politik sebagaimana dimaksud oleh perjanjian ini.
Pasal VI
PENYERAHAN WARGA NEGARA
A.  Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak penyerahan warga negaranya.
B.   Pihak yang diminta tidak menyerahkan warganegaranya, Pihak itu jika permintaan Pihak peminta wajib menyerahkan perkara bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas-berkas perkara, keterangan-keterangan dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu wajib diserahkan oleh Pihak peminta kepada Pihak yang diminta.
C.   Dengan tidak mengurangu ketentuan dalam ayat B pasal ini, Pihak yang diminta tidak akan diwajibkan untuk mnyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi.
Pasal VII
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN UNTUK MENYERAHKAN
Penyerahan tidak akan dilakukan dalam salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
1.    Bila orang yang dimintakan penyerahannya telah diadili dan dibebaskan atau telah menjalani hukumannya di negara ketiga untuk kejahatan yang dimintakan penyerahannya.
2.    Bila penuntutan atau pelaksanaan hukuman untuk kejahatan tekah gugur karena kadaluwarsa menurut salah satu dari Pihak yang mengadakan Perjanjian.
3.    Bila kejahatan merupakan suatu pelanggarang terhadap hukum atau peraturan-peraturan militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum.
Pasal VIII
LARANGAN PENGULANGAN PENUNTUTAN ATAU PERADILAN
Penyerahan juga tidak akan dilakukan dalam salah satu hal berkut ini :
A.  Bila putusan terakhir pengadilan sudah pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta terhadap orang yang dijatuhkan oleh diminta bertalian dengan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dimintakan penyerahannya.
B.   Bila orang yang dimintakan penyerahannya sedang atau telah dituntut atau telah diadili dan dibebaskan atau dihukum oleh Negara yang diminta untuk kejahatan yang dimintakan penyerahannya.
Pasal IX
ASAS KEKHUSUSAN
Seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dihukum atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum penyerahannya, selain dari pada kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
1.    Bila Pihak yang diminta menyerahkan orang itu menyetujuinya. Permohonan persetujuan disampaikan kepada Pihak yang diminta, disertai dengan dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal XVII. Persetujuan akan diberikan jika kejahatan itu termasuk kejahatan yang dapat dimintakan penyerahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal II Perjanjian ini; dan
2.    Bila orang itu setelah mempunyai kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak kepada Siapa ia diserahkan, tidak menggunakan kesempatan itu dalam waktu 45 hari setelah pembebasannya, atau kembali lagi ke wilayah itu sesudah ia meninggalkannya.
Pasal X
HUKUMAN MATI
Jika kejahatan yang dimintakan penyerahannya dapat dihukum dengan hukuman mati menurut hokum Pihak peminta, tetapi jika untuk kejahatan yang tidak ditentukan hukuman mati oleh Pihak yang diminta atau jika hukuman mati biasanya tidak dilaksanakan, maka penyerahan dapat ditolak, kecuali apabila Pihak peminta dapat memberikan jaminan yang oleh Pihak yang diminta dipandang cukup bahwa hukuman mati tidak akan dilaksanakan.
Pasal XI
PENAHANAN SEMENTARA
(1). Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dari Pihak peminta dapat meminta penahanan sementara terhadap seseorang yang dicari. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta akan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukumnya.
(2). Dalam permintaan untuk penahanan sementara diterngkan bahwa dokumen-dokumen yang disebut dala Pasal XVII tersedia dan bahwa ada maksud untuk menyampaikan permintaan penyerahan. Diterangkan juga untuk kejahatan apa penyerahan itu akan diminta, bila dan dimana kejahatan itu dilakukan dan sedapat mungkin wajib memuat uraian tentang orang yang dicari.
(3).  Permintaan untuk penahanan sementara disampaikan kepada National Central Bureau (NCB) Indonesia/Interpol dan di Philipina kepada National Bureau of Investigation, atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram atau melelui International Crimnal Police Organization (INTERPOL).
(4). Pejabat Pihak peminta akan diberitahukan dengan segera keputusan atas permintaannya.
(5).  Penahanan sementara dapat diakhiri, jika dalam waktu 20 ahri setelah penahanan Pihak yang diminta tidak menerima permintaan penyerahan dan dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal XVII.
(6).   Pembebasan seseorang dari penahanan sementara tidak menghalangi penahanan kembali dan penyerahan jika permintaan untuk penyerahan diterima sesudah itu.
Pasal XII
PENYERAHAN ORANG YANG AKAN DISERAHKAN
(1). Pihak yang akan diminta akan memberitahukan keputusannya tentang permintaan kepda Pihak peminta melalui saluran diplomatik.
(2).   Untuk setiap permintaan yang ditolak wajib diberikan alasan-alasannya.
(3).   Jika permintaan disetujui, Pihak peminta wajib diberi tahu tentang tempat dan tanggal penyerahan dan lamanya orang yang bersangkutan ditahan untuk maksud penyerahan.
(4).  Jika orang yang diminta penyerahannya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat (5) pasal ini ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 hari dan bagaimanapun juga wajib dilepaskan sesudah lampau 30 hari dan Pihak yang diminta dapat menolak penyerahannya untuk kejahatan yang sama.
(5).   Jika keadaan di luar kekuasaannya tidak memungkinkan suatu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang yang bersangkutan, maka Pihak itu wajib memberitahukan Pihak yang lainnya. Kedua Pihak akan menetapkan bersama tanggal lain untuk penyerahan. Dalam hal demikian akan berlaku ketentuan-ketentuan dari ayat (4) Pasal ini.
Pasal XIII
PENYERAHAN YANG DITUNDA
Pihak yang diminta, sesudah mengambil keputusan tentang permintaan penyerahan, dapat menunda penyerahan orang yang diminta, supaya orang itu dapat diperiksanya, atau jika ia sudah dijatuhi hukuman, supaya orang itu dapat menjalani hukumannya dalam wilayah Pihak itu untuk kejahatan daripada kejahatan yang dimintakan penyerahannya.
Pasal XIV
PENYERAHAN BARANG
(1).  Pihak yang diminta, sepanjang hukumnya memperbolehkan dan adanya permintaan dari Pihak peminta wajib menyita dan menyerahkan barang :
(a).    yang mungkin diperlukan sebagai bahan pembuktian, atau
(b).   yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan itu dan yang terdapat pada orang yang dituntut pada waktu penahanan dilakukan atau yang diketemukan sesudah itu.
(2).  Barang yang disebut dalam ayat (1) pasal ini wajib diserahkan, sekalipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapat dilakukan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena ia melarikan diri.
(3).    Apabila barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam wilayah dari Pihak yang diminta, maka dalam hubungan dengan proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, Pihak ini dapat menahannya untuk sementara atau menyerahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembalikan.
(4).    Setiaphak yang mungkin diperoleh Pihak yang diminta atau Negara lain atas barang tersebut wajib dijamin. Dalam hal demikian, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada Pihak yang diminta secepat mungkin sesudah pemeriksaan pengadilan selesai.
Pasal XV
TATA CARA
Tata cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara dari orang yang diminta penyerahannya, akan tunduk semata-mata pada hokum Pihak yang diminta.
Pasal XVI
BIAYA-BIAYA
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam wilayah Pihak yang diminta berkenaan dengan penyerahan akan ditanggung oleh Pihak itu.
Pasal XVII
SURAT PERMINTAAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN
YANG DIPERLUKAN
(1)   Permintaan penyerahanwajib dinyatakan secara tertulis dan dikirim di Indonesia kepada Menteri Kehakiman dan di Philipina kepada Secretary of Justice, melalui saluran diplomatik.
(2).    Permintaan penyerahan wajib disertai :
(a).   Lembaran asli atau salinan yag disahkan dari penghukuman dan pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam hokum Pihak peminta.
(b).  Keterangan dari kejahatan yang dimintakan penyerahannya. Waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian yuridis dan penunjukan pada ketentuan-ketentuan hokum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin.
(c). Salinan dari peraturan-peraturan yang besangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu keterangan tentang hokum yang bersangkutan dan uraian secermat mungkin dari orang-orang yang diminta penyerahannya bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga yang dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannya.
(3).  Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyerahan akan dibuat dalam bahasa Inggris.
Pasal XVIII
PERMINTAAN LEBIH DARI SATU
Pihak yang mengadakan perjanjian yang menerima dua permintaan atau lebih untuk penyerahan orang yang sama baik untuk kejahatan yang sama maupun untuk kejahatan-kejahatan yang berbeda, akan menentukan kepada Negara-negara peminta mana Pihak tersebut akan menyerahkan orang yang dicari, dengan mempertimbangkan keadaan dan terutama kemungkinan penyerahan kemudian di antara Negara-negara peminta, sifat beratnya setiap kejahatan, tempat dilakukannya kejahatan, kewarganegaraan orang yang dicari, tanggal diterimanya permintaan, dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi antara Pihak itu dengan Negara atau Negara-negara peminta leinnya.
Pasal XIX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul antara kedua Pihak karena penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai dengan musyawarah atau perundingan.
Pasal XX
KETENTUAN PERALIHAN
Suatu kejahatan yang telah dimulai sebelum tanggal perjanjian ini mulai berlaku akan tetapi diselesaikan setelah tanggal perjanjian ini mulai berlaku akan diserahkan sesuai dengan perjanjian ini.
Pasal XXI
MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN
Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Ratifikasi.
Pasal XXII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan maksud untuk melakukan itu 6 (enam) bulan sebelumnya. Pengakhiran Perjanjian yang demikian itu tidak akan menghalangi suatu proses penyerahan yang telah dimulai sebelum pemberitahuan demikian dilakukan.
UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertanda tangan di bawah ini yang dikuasakn secara sah oleh masing-masing Pemerintahnya telah menandatangani Perjanjian ini.
Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tangal sepuluh bulan Pebruari tahun 1976 dalam bahasa Indonesia, Philipina dan bahasa Inggris, semua naskah adalah sama-sama sahnya.
Dalam hal terjadi perbedaan tafsiran, maka naskah bahasa Inggris akan menentukan.
Untuk Pemerintah                                                  Untuk Pemerintah
REPUBLIK INDONESIA                                     REPUBLIK PHILIPINA
P R O T O K O L
REPUBLIK INDONESIA dan REPUBLIK PHILIPINA bermaksud untuk menghindarkan penafsiran yang berlainan dari bagian Perjanjian Ekstradisi ini, yang mengenai wilayah yang disetujui di Protokol ini :
Republik Indonesia adalah pemilik tunggal dari pulau yang dikenal sebagai Las Palmas (P. Miangas) sebagai hasil dari putusan perwasitan tertanggal 4 April 1928 yang menyelesaikan sengketa antara Amerika Serikat dan Negeri Belanda.
UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertanda tangan di bawah ini yang dikuasakan secara sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menanda tangani Protokol ini.
Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal sepuluh Pebruari tahun 1976.
      Untuk Pemerintah                                                   Untuk Pemerintah
REPUBLIK INDONESIA                                       REPUBLIK PHILIPINA
LAMPIRAN IV
CURRICULUM VITAE
1.         Nama                               :   BENNY HASAN
2.         Tempat  Tanggal Lahir    :   Pemalang, 4 April 1980
3.         Jenis Kelamin                  :   Laki-laki
4.         Agama                             :   Islam
5.         Alamat Asal                     :   Jl. Serayu 59 Kebondalem Pemalang 52312.
6.         Alamat di Yogyakarta     :   Jl. Petung 20 Papringan Yogyakarta 55281.
7.         Nama Ayah                     :   H. Imron Romly, BA (Alm).
8.         Pekerjaan                         :   Pensiunan Karyawan Kandepag Pemalang.                      
9.         Nama Ibu                         :   Hj. Hikmah Rosmalena
10.     Pekerjaan                         :   Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
1.         TK. Muslimat I, masuk tahun 1984, lulus tahun 1986.
2.         SDN Kebondalem 5, masuk tahun 1986, lulus tahun 1992.
3.         SMPN 2 Pemalang, masuk tahun 1992, lulus tahun 1995.
4.         SMUN 1 Pemalang, masuk tahun 1995, lulus tahun 1998.
5.         IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999.

1 Ali-Ali Mansur, Syari’at Islam dan Hukum internasional Umum, (Jakarta: Bulan Binatang, 1979), hlm.107.
2 Ibid., hlm. 107
3 M. Abu Zahrah, Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 91
4 Ali-Ali Mansur, Syari’at Islam, hlm.107
5 Ibid., hlm.109
6 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.
7 L. Amin Widodo, Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 31
8 Al-Mumtahanah (60) : 10
9 L. Amin Widodo, Fiqih Siasah, hlm. 33
10 Ibid., hlm. 36
11 T.M. Hasbi Ash-Shuddieqy, Hukum Antar,  hlm. 36
12 L. Amin Widodo, Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 33
13 Ibid., hlm. 33
14 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar, hlm. 38
15 Ibid., hlm. 38
16 Al-Mumtahanah (60): 10
17 L. Amin Widodo, Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 34
18 Ibid., hlm. 35
19 Ibid., hlm.35
20 Abdul Hamid A. AbuSulayman, Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought, (Grove St. Herndon: International Insititute of Islamic Thought, 1993), hlm. 128-129
21 Ibid., hlm. 129, 135, dan 137
22 Ibid., hlm, 1
23 Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Paramita, 1972), hlm. 48
24 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm, 141.
[1] Dalam pembagian kekuasaan ini setiap lembaga negara telah memiliki tugas tertentu, namun dalam system ini dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga negara. Mah Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, cet. 7(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 35.
[2] Moh. Mahfud. MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 4.
[3] Bismar Siregar, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek, cet. Ke-2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 163.
[4] Bismar Siregar, Islam dan Hukum, cet, ke-3, (Jakarta: PT. Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 166.
[5] Ibid., hlm. 166
[6] Ibrahim Hosen, “Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam”, dalam Amrullah Ahmad, SF, dkk, (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH cet. Ke-1(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 88
7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Bab II, Azas-Azas Ekstradisi
8 M. Budiarto, Masalah Ekstradisi, hlm. 17
9 Malik Fatoni, “Tinjauan Hukum Islam Atas Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga (2003), hlm. 119.
10 Abdul Hamid A. AbuSulayman, Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought, (Grove St. Herndon: International Insititute of Islamic Thought, 1993), hlm. 128-129
11 Ibid., hlm. 129, 135, dan 137
12 Suyuthi Pulungan,Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.
13 Ibid., hlm. 25.
14 An-Nisa’ (4) : 59
15 Waler S. Jones, Logika Hubungan Iternasional, Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2, alih bahasa Budiana Kusumadiamidjojo, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 333.
16 Ibid., hlm.333
17   Al-Hujurat (49) :13
18 L. Amin Widodo, Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 34.
19 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 38.
20 M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 12.
21 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1976, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Philipina, Pasal II
www.web.unmetered.co.id
unlimited
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"